Kamis, 13 Januari 2011

Para Gubernur “Ketar-ketir” Masuk Bui

Redaksi Potret Indonesia

AJANG pertemuan gubernur seluruh Indonesia di Bandung 2010,  seperti biasa tak ada yang istimewa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yakni tempat berkeluh-kesah. Para gubernur gerah dengan  banyaknya  pimpinan daerah yang masuk bui karena terjerat kasus korupsi sehingga menyebabkan mereka ketakutan.

Hal itulah yang tampak dalam rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( APPSI) yang digelar di Hotel Grand Preanger Bandung, Kamis (2/12/2010)  terungkap rasa was-was para gubernur setiap mengambil kebijakan karena bisa saja dinilai telah melakukan tindakan koruptif. Untuk itu perwakilan gubernur se-Indonesia meminta kepastian hukum untuk meluruskan informasi tersebut.

‘’Ada kepala daerah yang masuk penjara hanya karena mengeluarkan rekomendasi untuk suatu izin. Padahal yang mengeluarkan izin itu adalah menteri. Ini kan aneh. Seharusnya orang tidak bisa dipidana hanya karena rekomendasi,’’ terang Prof Dr Philipus Hadjon SH, pakar yang dihadirkan di pertemuan itu. Hadir juga pakar hukum  Dr Chairul Huda SH MH.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Fauzi Bowo tak menapik bila ada kepala daerah yang masuk sel penjara hanya karena mengeluarkan rekomendasi  perizinan. Karenanya, para gubernur  menyadari  jika keputusan dan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau memberi beban tidak wajar kepada masyarakat.Kebijakan yang diambil tentunya harus dianggap sebagai jawaban atas kepentingan umum, bukan kebijakan pribadi.

“Jika benar ada penyimpangan atau penyelewengan, maka menjadi tanggung jawab pribadi pelaksana. Tanggung jawab pribadi itu harus diproses secara hukum, “ kata Fauzi Bowo usai Rakernas APPSI di Hotel Grand Preanger Jalan Asia Afrika, Jumat (3/12/2010).

Dikatakannya, dalam proses pertanggungjawaban dikenal dua tingkatan penilaian yaitu melalui dewan kehormatan atau lembaga lain dalam struktur organisasi yang menilai kesalahan, kekeliruan,penyimpangan, dalam pelaksanaan kebijakan.  “ Nah, tingkat berikutnya baru  menjadi tindak lanjutbukti pidana yang ditemukan dalam penilaian tingkat pertama," ungkap Fauzi yang akrab disapa Foke.

Foke menjelaskan, dalam praktik ketatanegaraan ada kebijakan yang masuk kategori kebijakan politik dan kebijakan administrasi. "Dua kebijakan itu tidak dapat didistorsi oleh kebijakan publik yang kerap membentuk opini seolah-olah kebijakan itu melanggar hukum," paparnya.

Disebutkan Foke, para gubernur sepakat akan mengajukan rekomendasi kepada Presiden SBY agar pemikiran tadi dapat dijadikan rujukan dalam membangun kesepahaman dengan aparat penegak hukum."Para gubernur memiliki komitmen mengambil peran sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, para gubernur juga sepakat akan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden SBY. Termasuk kemungkinan mengambil tindakan class action atas UU No 32/2004 tentang Pemda, yang dinilai banyak merugikan kepala daerah.

Pakar hukum Dr. Chairul Huda, SH, MH, dan Prof.Dr.Philipus Hadjon, SH,  dalam  papara keduanya  mengakui bahwa memang ada diskresi dan distorsi oleh aparat penegak hukum dalam praktik pemberantasan korupsi di lapangan.  Seperti diketahui, hingga saat ini paling tidak Presiden SBY sudah mengeluarkan izin pemeriksaan untuk 155 orang kepala daerah, yang sebagian besarnya terkait kasus dugaan korupsi.

Philipus sangat menyayangkan praktik hukum yang berbeda-beda antara satu penegak hukum dengan yang lain dalam menyikapi suatu kasus. Ini, tegas dia, telah membuat pelaksanaan hukum di lapangan menjadi berantakan dan tidak jelas. Hal senada juga ditegaskan Chairul. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kebablasan. Seharusnya, kata dia, KPK lebih mengutamakan pencegahan korupsi daripada menangkap orang-orang yang belum tentu terbukti melakukan tindakan korupsi.

‘’Sekarang kan yang lebih mengemuka dalam tugas KPK itu menangkap para koruptor. Padahal sebenarnya tugas KPK tidak hanya itu. Ada yang lain seperti memberikan supervisi dan mengupayakan bagaimana orang tidak lagi mau korupsi. Ini kan kesannya kalau sudah menangkap orang, itu hebat. Padahal dalam hukum itu, jauh lebih baik membuat orang tidak melakukan korupsi dari pada membiarkan orang melakukan korupsi lalu ditangkap,’’ tegasnya.

Chairul memahami kekhawatiran para gubernur mengingat bisa saja seorang gubernur direkayasa seolah-olah telah melakukan korupsi dengan berbagai aturan yang juga sudah direkayasa. ‘’Apalagi menjelang Pemilukada, biasanya nuansa politisnya jauh lebih kental. Tiba-tiba ada saja kasus yang diangkat dan dijadikan mainan politik. Ini sangat berbahaya, tapi inilah yang terjadi di Republik ini,’’ ungkapnya.

Chairul yang berkali-kali menjadi saksi ahli di persidangan kasus-kasus korupsi, mengaku tidak habis pikir dengan banyaknya distorsi dalam praktik pemberantasan korupsi. Penegakan hukumnya harus mengacu kepada aturan yang ada, bukan dengan cara-cara yang tidak berdasar kepada hukum,’’ ulasnya.

Rapat Kerja Nasional APPSI memiliki tema utama tentang pemantapan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi masing-masing. Para gubernur sengaja mengundang pakar hukum untuk menjelaskan soal tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance. red
READ MORE - Para Gubernur “Ketar-ketir” Masuk Bui

Mengendus Korupsi di Daerah APBD Lahan “Empuk”Para Koruptor


Ditengah kemiskinan yang terus menerpa rakyat di negeri ini, para pejabat daerah asyik berpesta dengan “mengembat” duit rakyat, yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sungguh keterlauan!!!
BUKTINYA,berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), APBD menjadi sektor yang paling diminati para koruptor. Terbukti, kini keuangan daerah menyumbang potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar. “Keuangan daerah rupanya jadi lahan “empuk” para kepala daerah korupsi”
Betapa tidak, dari  temuan ICW  baik tahun 2009 maupun 2010, keuangan daerah tetap sebagai pintu masuk utama  terjadinya korupsi.  “Tak pelak, keuangan daerah menyumbang potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar dengan 38 kasus, “ kata Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Agustus 2010 lalu.
Tiga sektor lainnya yang menyumbangkan potensi kerugian negara yakni, perizinan Rp420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp 365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp140,8 miliar (5 kasus). "Aparat penegak hukum harus meningkatkan kewaspadaan kepada tiga sektor tersebut," himbaunya.
Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2009, kasus korupsi yang meraup keuangan daerah sebesar Rp410,857 miliar dengan 23 kasus.
Adapun modus yang paling banyak digunakan para pelaku korupsi untuk mengeruk uang negara yakni,  penggelapan (62 kasus). Diikuti modus mark up (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus) dan suap (7 kasus).
Sementara, modus tertinggi pada semester I tahun 2009 yaitu modus penyalahgunaan anggaran dengan 32 kasus. "Ini terkait dengan kondisi politik yang terjadi. Tahun 2008-2009 adalah tahun persiapan menjelang pemilukada," ujar Agus.
Modus penggelapan menurut Agus, umumnya terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. "Seperti dana bantuan sosial yang marak terjadi pada tahun 2008-2009," ungkapnya.
Mudus Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak sekali modus korupsi di daerah, dari mark up pengadaan barang hingga penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi.
Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I-2010 yang dilaporkan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada DPR, Selasa, 12 Oktober 2010, total temuan mencapai 10.113 kasus dengan potensi kerugian Rp26,12 triliun secara nasional. Khusus untuk potensi kerugian di daerah mencapai Rp2 triliun.
Menurut Hadi Poernomo, dari sekian banyak itu, ternyata ada beberapa oknum yang memang sengaja melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan negara dan daerah. Khusus untuk daerah, BPK mencatat ada 348 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan adanya kerugian sebanyak 1.246 kasus dengan nilai Rp306,63 miliar.
Kerugian di daerah yang dimaksud adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
Kerugian ini timbul karena kasus-kasus meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan termasuk proses pemahalan harga (mark up).
Contoh kasus di antaranya terjadi pada beberapa kota berikut. Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, dana belanja pegawai, barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009 tidak dibayarkan kepada penerima. Dana tersebut telah disalahgunakan oleh bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp6,92miliar.
Sedangkan modus pemahalan harga terjadi di Provinsi Banten. BPK menemukan pemahalan harga pada pengadaan alat kesehatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten senilai Rp5,24 miliar.
Kasus yang hampir sama terjadi di Provinsi Bali. Ditemukan pemahalan harga pengadaan dan pengembangan alat keamanan closed circuit television (CCTV), sistem auto vehicle locating global positioning system (AVL GPS) pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali senilai Rp4,60 miliar.
Modus lainnya adalah kelebihan bayar. Kasus ini terjadi di Kota Cilegon, Provinsi Banten dan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.
Kasus kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain.
Sementara, pihak Kementerian Keuangan menyatakan hingga kini belum memiliki langkah jitu untuk mengantisipasi manipulasi dan korupsi para pegawai daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa atau kegiatan lain. Dirjen Perbendaharaan Harry Purnomo mengakui kelemahan pemerintah dalam melacak dan menelusuri berbagai kasus tersebut.
Namun demikian, dia menegaskan, bukan berarti peluang korupsi menjadi besar. Pemerintah dengan sistem pelaksanaan tender atau lelang yang sekarang, persyaratannya dan prosesnya telah lebih dari cukup untuk menekan permainan seperti itu.
"Saringan pertama juga ada di kementerian atau lembaga atau instansi yang mengadakan suatu pelelangan," ujar Harry kepada VIVAnews di Kementerian Keuangan, Selasa 12 Oktober 2010.
Saringan kedua, apabila memang tetap lolos pada saringan pertama, BPK sebagai  eksternal auditor tentu akan bisa menciumnya.
Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo belum mau menanggapi secara langsung berbagai contoh kerugian negara akibat korupsi seperti yang dilaporkan BPK tersebut "Sementara kami belum akan merespons dulu," kata Agus usai pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta lalu.
Diorientasi
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memberikan orientasi kepada kepala daerah terpilih 2010. Orientasi ini diharapkan dapat memperkecil penyelewengan yang dilakukan kepala daerah.
Tindakan ini diambil menteri menyusul data kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak 2005 bupati yang menjadi tersangka sebanyak 150 orang.
Menurut Gamawan, jumlah tersangka dari total jumlah kepala daerah 524 orang itu sangat meprihatinkan.  Untuk itu dia akan mengumpulkan calon pemimpin daerah untuk diberikan orientasi.
"Terkadang yang menjadi tersangka itu bukan yang mengambil uang, tapi karena salah menetapkan kebijakan," kata dia di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu 29 September 2010.
Korupsi, lanjut dia, bukan hanya memperkaya diri sendiri, namun juga orang lain. Untuk itu dia berpesan kepada pemimpin daerah agar tidak salah mengambil kebijakan. "Tapi kalau karena niat, ya dihukum lah", tegas Gamawan.
Pemprov Sumut Rangking Pertama Korupsi
Wabah korupsi sudah menjangkiti provinsi-provinsi di tanah air. Umumnya, sektor yang dikeruk oleh para pelaku korupsi adalah sektor keuangan daerah atau APBD.
Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) 'Trend Korupsi 2010 Semester I', korupsi di semester awal tahun ini sudah terjadi di 27 provinsi.
Provinsi yang menempati jumlah kasus paling banyak adalah Sumatera Utara dengan 26 kasus. Empat besar dibawahnya yaitu, Jawa Barat (16 kasus), DKI Jakarta dan kasus yang terjadi pada pemerintah pusat (16 kasus), Nanggroe Aceh Darussalam (14 kasus), dan Jawa Tengah (14 kasus).
Meski demikian, potensi kerugian negara dengan jumlah paling besar terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta.
"Sebesar Rp709,514 miliar dengan 12 kasus," ujar Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.
Diikuti Lampung sebesar Rp408,382 miliar (7 kasus), NAD sebesar Rp 275,1 miliar (14 kasus), Maluku sebesar Rp118,875 miliar (6 kasus), dan Riau potensi kerugian negaranya mencapai Rp117,75 miliar (3 kasus).
Oleh karena itu, kata Agus, dalam mengantisipasi meningkatnya pengerukan anggaran keuangan di tiap propinsi, perlu peningkatan kapasitas DPRD dalam fungsi pengawasan APBD.
"Selain itu, perlu ada peningkatan ketat menjelang peristiwa-peristiwa politik daerah," tambahnya.
Beberapa kasus APBD dengan potensi kerugian negara sangat besar selama 2010, diantaranya: kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara (Rp220 miliar), kasus korupsi APBD di Indragiri Hulu (Rp116 miliar), kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur (Rp74 miliar), dan kasus dana otonomi daerah di kabupaten Boven Digoel (Rp49 miliar).
Presiden SBY Prihatin
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keprihatinannya atas korupsi yang masih saja terjadi di daerah. Dia minta ketegasan hukum menindak siapapun yang mencari uang di luar cara yang benar.
"Kejahatan pungli, korupsi ini harus diatasi. Lima tahun terakhir, kesejahteraan PNS terus dinaikkan, termasuk TNI, polisi, dan penegak hukum," kata SBY dalam Rapat Terbatas di Istana Presiden, Selasa 31 Agustus 2010.
Dengan adanya kenaikan ini, Presiden berharap tidak ada lagi pegawai negara yang mencari uang dan upaya dengan cara korupsi. "Saya terus mendapat surat dari kepolisian untuk pemeriksaan kepala daerah," kata dia.
Namun, kata dia, di sisi lain dirinya juga menerima laporan mengenai penyimpangan yang dilakukan penegak hukum di daerah. Intinya, Presiden ingin apapun kejahatan yang dilakukan, orang yang bersalah harus ditindak tegas dan seadil-adilnya.
Terkait rencana pergantian Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Presiden meminta agar keduanya menyiapkan memori dan materi yang bisa dijelaskan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Diolah dari berbagai sumber)
READ MORE - Mengendus Korupsi di Daerah APBD Lahan “Empuk”Para Koruptor

Jumat, 17 September 2010

Max Havelaar dan Warisan Budaya Korupsi Para Penguasa


DI tengah laut, ketika cuaca baik, seekor anjing kecil melompat dari gendongan seorang nyonya muda yang tengah berlayar. Si nyonyapun menjerit. Awak kapal pun ribut. Tak begitu dengan lelaki berperawakan sedang, yang tampak cukup kukuh tubuhnya, dan berkumis. Ia, suami nyonya itu, tanpa ba atau bu, langsung terjun menolong si anjing. Itulah sepenggal adegan dalam film Max Havelaar, produksi bersama Indonesia-Belanda.

Sebuah film yang diangkat dari novel berjudul Max Havelaar juga, sebuah karya sastra sepanjang zaman, kata iklan film itu. Max Havelaar memang novel yang dibaca. Terbit pada 1860, dalam waktu singkat telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Buku ini konon selalu dikantungi oleh Belanda muda yang datang ke Indonesia di zaman kolonial. Tapi di Indonesia baru lebih dari seratus tahun kemudian, persisnya 1972, muncul terjemahannya oleh kritikus sastra kita, H.B. Jassin.
Tak mengherankan, nama Max Havelaar yang kemudian dianggap identik dengan Multatuli atau Douwes Dekker – adalah nama yang punya makna. Di hati sejumlah orang terpelajar Indonesia, terutama angkatan awal abad ke-20, dialah teladan: seorang pejuang pembela yang tertindas. Menurut H. B. Jassin, buku ini dijadikan salah satu sumber ilham oleh para perintis kemerdekaan Indonesia, antara lain Soekarno, Moh. Yamin, dan Husni Thamrin. Memang, dalam buku bacaan sekolah menengah di zaman Belanda, pidato Havelaar di Lebak dicantumkan. Sebuah pidato yang menjanjikan pembelaan terhadap si tertindas, “Sekali lagi saya minta Tuan-Tuan menganggap saya sebagai sahabat, yang akan membantu Tuan-Tuan di mana dapat, terutama di mana ketidakadilan harus diberantas.”(1)
Multatuli (MULTATULI – dari bahasa Latin yang berarti : Aku Yang Menderita) lahir di Amsterdam tahun 1820, wafat di Nieder-Ingelheim, Jerman, tahun 1887. Sejak umur 18 tahun dia menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Perlakuan yang tak berperikemanusiaan terhadap penduduk negeri jajahan menimbulkan kegusaran dalam dirinya. Ia mengambil sikap yang membela rakyat yang terhisap oleh pengusaha perkebunan kopi yang bersekongkol dengan bupati pribumi yang dilindungi oleh residen Belanda… Setelah dengan berani membela kaum yang tertindas di distriknya dengan melancarkan perjuangan melawan ketidak-adilan selama 20 tahun yang tak berhasil, dia meninggalkan Indonesia… Pada awal tahun 1858 dia tiba di ibukota Belgia, Brussel. Tinggal di kamar loteng sebuah penginapan bernama ” In de kleine prins “, Rue de la Fourche nomor 52. Di kamar kecil itulah lahir kreasinya yang kemudian menjadi termasyhur, berjudul Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappi atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda

Dalam novel yang lebih merupakan otobiografi ini, dengan keras Multatuli mengecam pemerintah Belanda yang membiarkan berlakunya tindakan yang sewenang-wenang, dimana dia sendiri selaku saksi-mata. Di tempat penginapan itu Multatuli menderita kedinginan ; seringkali, untuk menggarap novelnya dia turun ke ruang tamu yang juga merupakan kabaret itu. Seperti halnya di tempat-tempat lain kemudian, semasa di Brussel pun dia sering berhutang-pinjam. Walaupun demikian, dalam kemelaratan dia mampu melahirkan karya besanya seperti “Max Havelaar ” itu, selain “Minnebrieven” (Surat-surat cinta), “Dialog-dialog Jepang”, “Ide-Ide”, dalam 7 jilid (1862-1877) dan sebagainya.(2)
Yang menarik dan kemudian menjadi semacam cerita rakyat di Jawa adalah satu bab dari novel ini. Yakni kisah tentang Saijah dan Adinda. Mereka anak petani, yang harus menderita karena kerbaunya dirampas Demang Wirakusuma. Padahal, kerbau itulah yang telah menyelamatkan Saijah dari terkaman harimau. Tak tahan hidup di Lebak, apalagi setelah Adinda tak diketahui rimbanya, Saijah lari ke Lampung, bergabung dengan rakyat Lampung yang melawan penjajah, dan akhirnya mati di ujung bayonet.

Saijah dan Adinda

Aku tak tahu di mana aku akan mati
Aku melihat samudera luas di pantai selatan ketika datang
Ke sana dengan ayahku, untuk membuat garam ;
Bila ku mati di tengah lautan, dan tubuhku dilempar ke air dalam,
Ikan hiu berebutan datang ;
Berenang mengelilingi mayatku, dan bertanya : “siapa antara kita
akan melulur tubuh yang turun nun di dalam air ?”-
Aku tak akan mendengarnya.
Aku tak tahu di mana aku akan mati
Kulihat terbakar rumah Pak Ansu, dibakarnya sendiri karena
ia mata gelap ;
Bila ku mati dalam rumah sedang terbakar, kepingan-kepingan
kayu berpijar jatuh menimpa mayatku ;
Dan di luar rumah orang-orang berteriak melemparkan air pemadam api ; -
Aku takkan mendengarnya.
Aku tak tahu dimana aku kan mati
Kulihat Si Unah kecil jatuh dari pohon kelapa, waktu memetik
kelapa untuk ibunya ;
Bila aku jatuh dari pohon kelapa, mayatku terkapar di kakinya,
di dalam semak, seperti Si Unah ;
Maka ibuku tidak kan menangis, sebab ia sudah tiada. Tapi
orang lain akan berseru : “Lihat Saijah di sana !”
Aku takkan mendengarnya.
Aku tak tahu di mana aku kan mati
Kulihat mayat Pak Lisu, yang mati karena tuanya, sebab rambutnya
sudah putih ;
Bila aku mati karena tua, berambut putih, perempuan meratap
sekeliling mayatku ;
Dan mereka akan menangis keras-keras, seperti perempuan-perempuan menangisi mayat pak lisu ; dan juga cucu-cucunya akan menangis, keras sekali ; -
Aku takkan mendengarnya.
Aku tak tahu di mana aku kan mati.
Banyak orang mati kulihat di badur. Mereka dikafani, dan ditanam di dalam tanah ;
Bila aku mati di badur, dan aku ditanam di luar desa, arah ke timur di kaki bukit dengan rumputnya yang tinggi ;
Maka adinda akan lewat di sana, tepi sarungnya perlahan mengingsut mendesir rumput, …….
Aku akan mendengarnya..
(Max Havelaar, Multatuli)
Sikap dan tindakan serta kreativitasnya yang kongkrit cukup membuktikan bahwa Multatuli adalah seorang pengarang sekaligus humanis yang besar. Selaku manusia, sebagaimana semua manusia, barang tentu dia mempunyai kelemahan-kelemahan. Sementara orang menuding kelemahannya terutama dalam hal keuangan dan wanita. Namun orang yang berpikiran waras dan tak munafik tentulah pandai membedakan segala sesuatunya dan menempatkannya pada tempatnya yang layak.
Pada 2008, kita baru memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dengan acara gegap gempita di Istora Bung Karno. Pada 2009 ini kita sebenarnya perlu merayakan 150 tahun ditulisnya novel Max Havelaar oleh Multatuli (nama pena Eduard Douwes Dekker) di sebuah kota kecil di Belgia pada 1859. Novel itu membunuh kolonialisme, kata Pramoedya Ananta Toer. Namun, rezim keadilan pascakolonial ternyata masih mengidap ”rumpang keadilan” dari pendahulunya 150 tahun lalu.
Saijah dan Adinda adalah penduduk Kabupaten Lebak, Banten. Prita Mulyasari juga penduduk Provinsi Banten. Keduanya sama-sama mengalami ”rumpang” antara rasa keadilan masyarakat dan rezim keadilan ”resmi”. Maka, tidak berlebihan bila kita katakan, orang-orang semacam Prita dan Minah ialah Saijah dan Adinda pascakolonial.

Cerita Warisan Budaya Korupsi

Kata “korupsi” memang tidak satu kali pun digunakan dalam novel Max Havelaar of de Koffieveillingen der Nederlandsche Handelmaatschappij atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda karangan Multatuli, alias Eduard Douwes Dekker yang telah ditulis hampir satu setengah abad yang lalu. Tapi buku itu adalah kisah tentang penguasa yang korup, baik yang kulit putih maupun yang kulit coklat.
Melalui karya Willem Frederik Harmans, penulis buku Multatuli yang Penuh Teka Teki (judul asli De raadselachtige Multatuli) dengan peterjemah edisi Indonesia HB Yassin, yang juga menerjemahkan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia, kita mendapat penjelasan tentang latar belakang peristiwa yang menjadi pangkal tolak mahakarya ini. Dari bahan dokumentasi, diketahui apa latar di balik pertentangan antara asisten residen Douwes Dekker dengan pihak atasannya, residen Brest van Kempen dan gubernur jendral Daymaer van Twist.
Max Havelaar yang telah menjadi bagian dari khazanah sastra dunia itu, pada dasarnya berinti kepada gugatan Douwes Dekker terhadap Bupati Lebak Karta Nata Negara yang dituduhnya memeras dan menindas rakyat. Pertentangan yang kemudian mengakibatkan Douwes Dekker berhenti menjadi asisten residen. Di dalam Max Havelaar peristiwa itu digambarkan walaupun agak berat sebelah dan dilihat dari sudut subjektif pengarangnya, sehingga menimbulkan kesan karya ini semacam tulisan pembelaan diri.
Yang jelas telah terjadi bentrokan dan salah tafsir atas nilai nilai kebudayaan yang berlainan. Multatuli atau Douwes Dekker dengan gagasan-gagasan abad 19-nya yang menjunjung tanggung jawab dan kebebasan manusia di Eropa, berhadapan dengan tanggapan hak dan adat feodal masyarakat pribumi yang sudah terhitung berabad lamanya mengakar di daerah Lebak.
Paralel dengan Indonesia
Sekarang Multatuli dengan Max Havelaar-nya berhasil membukakan mata kaum politisi di Negeri Belanda saat itu tentang kebobrokan yang terjadi di daerah jajahannya, Akibatnya, sejak terbitnya Max Havelaar pada tahun 1860 pemerintah Belanda memulai usaha-usaha mendatangkan kesejahteraan pada kehidupan rakyat Indonesia, walaupun pada masa itu masih terjadi ekspedisi militer menaklukkan Aceh, Bali, dan Lombok.
Sesungguhnya novel politik Max Havelaar telah mengujungtombaki pemberantasan korupsi di Hindia Belanda pada masa itu atau sekitar satu setengah abad sebelum Indonesia menjadi negara dan bangsa yang merdeka.
Buku ini pula yang kemudian menyulut perubahan politik penjajahan Belanda, antara lain melalui politik balas budi (ethische politiek) di Hindia Timur, yang ujung-ujungnya kemudian mewujud kepada lebih diperhatikannya hal ihwal yang bertalian dengan pendidikan dan kesehatan untuk para pribumi Nusantara.
Politik etis ini kemudian berbuah bumerang bagi sang penjajah, karena daripadanya tersulut kesadaran bumi putra untuk bergerak menentukan nasib diri sendiri yang lebih satu abad kemudian berhasil memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia.
Perihal tersebut di atas kita angkat di sini, bukan semata hari ini adalah hari lahir Eduard Douwes Dekker, tetapi kita sungguh tertusuk oleh ironi sejarah : Kenapa, jika Indonesia yang kini telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dan bahkan telah mewujud selama lebih dari 60 tahun, yang antara lain berkat buku Max Havelaar berthesis dan thema pokok emoh korupsi, justru sekarang korupsi makin ber”serimaharajalela” di Indonesia?
Tidakkah kita menyadari bahwa justru di alam kemerdekaan dengan sistem pemerintahan demokrasi kita selayaknya juga emoh korupsi, seperti yang diprotes oleh Multatuli melalui buku Max Havelaar, yang termasuk ditujukan kepada Raja Belanda, Willem III
Kenapa sistem pemerintahan demokratis kita justru seakan-akan menyuburkan sekaligus memuja korupsi bahkan sebagai “gaya hidup” (way of life) yang notabene sebagian besar justru dilakukan oleh mereka-mereka yang merasa diri berkuasa serta “memiliki lisensi untuk berbuat korupsi?” Kita melihat adanya paralelisme antara yang terjadi di Indonesia sekarang dengan di jaman Hindia Belanda pada jaman Multatuli.
“Lebih Penjajah” daripada Belanda
Perbedaannya adalah, Multatuli (melalui karyanya Max Havelaar) dapat mengadukan kekejaman yang dilakukan terhadap jutaan penduduk Hindia Belanda pada pertengahan abad 19 kepada Raja Willem III yang wilayah kekuasaannya meliputi Hindia Timur. Di Indonesia sekarang, walaupun kita memiliki seperangkat lembaga demokrasi dan pengawasan yang lengkap, dalam melaksanakan niat memberantas korupsi tetap saja kita menghadapi tembok tebal. Karena yang sedang terjadi di Indonesia, korupsi dilakukan di semua lini penyelenggaraan negara.
Yang lebih ganjil lagi, jika di jaman satu setengah abad lalu karena adanya tabrakan antara nilai-nilai budaya Eropa dengan nilai-nilai lokal adat dan kebudayaan kita, di awal abad ke-21 sekarang di Indonesia justru tidak terjadi “tabrakan antarnilai”. Kenapa?
Karena nilai-nilai lokal dan tradisional telah tergerus oleh nilai-nilai abad ke-21 yang makin menjadi hedonistis, materialistis, dan makin menjauh dari nilai-nilai luhur seperti dirangkum dalam mukadimah UUD 1945 yang mendahulukan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa serta perike-manusiaan yang adil dan beradab.
Mungkin semuanya akhirnya terpulang kepada diri kita baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Rela dan sudikah kita menjadi lebih “penjajah” ketimbang Belanda yang dengan ethische politiek-nya masih bersedia memberikan pendidikan dan kesejahteraan kepada bangsa yang dijajahnya Atau sebaliknya kita justru lebih suka membiarkan kehidupan bangsa sendiri makin terkatung-katung dalam memecahkan masalah antara “mencukupi pangan dengan produksi sendiri atau mengimpor beras?” Sambil membiarkan nyaris tiadanya kesejahteraan karena masih semrawut dan tidak tertibnya roda pemerintahan yang sedianya berjalan sesuai dengan kesepakatan di dalam UUD 1945 termasuk Panca Silanya?(3)
Jika kita tidak mampu atau lebih suka menutup mata dan tidak menjawab pertanyaan ini dengan arif dan hati-hati, maka kita bukan lagi individu maupun bangsa yang beradab serta merdeka yang berani mensejahterakan diri, melainkan masih lebih primitif ketimbang nenek moyang kita yang satu setengah abad lalu pun sudah dibela oleh Eduard Douwes Dekker dengan Max Havelaar-nya. Untuk apa menghapuskan kolonialisme, bila feodalisme tetap juga memeras rakyat? Multatuli, yang meninggal pada 19 Februari 1887, telah menyerukan suara mereka yang digilas oleh kekuasaan, atas nama apa pun.
READ MORE - Max Havelaar dan Warisan Budaya Korupsi Para Penguasa

Makalah Prof. Widjajono Partowidagdo tentang Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di Industri Hulu Migas Indonesia

Pengantar. Pada mulanya saya melihat postingan makalah ini di blog salah seorang teman. Setelah membaca isinya, saya pun berniat mempostingnya juga di blog ini. Meskipun sebelumnya sudah beredar bebas, namun saya tetap minta ijin kepada Prof. Widjajono Partowidagdo (yang biasa kami sapa dengan 'Mas Wid'), Guru Besar Ekonomi Migas pada Jurusan Teknik Perminyakan ITB. Alhasil, setelah saya menghubungi Mas Wid, beliau tidak berkeberatan untuk berbagi ilmu, malahan beliau mengirimkan file aslinya - yang menurut beliau ada sedikit revisi - via email ke saya. Bagi saya, Mas Wid adalah salah seorang mentor yang memotivasi saya untuk memandang suatu persoalan - terutama pekerjaan sehari-hari - dari sudut yang lebih makro. Kalau bekerja di perusahaan migas, sebaiknya tahu business process migas di Indonesia, lalu seyogyanya juga tahu bagaimana peranan migas dalam tatanan sistem ketahanan energi dan perekonomian kita; begitu kira-kira. Tema makalah ini memang spesifik industri hulu migas, namun tidaklah terlampau teknis, banyak hal-hal filosofis yang gampang dimengerti oleh mereka yang tidak bersentuhan langsung dengan dunia migas. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Dan kepada Mas Wid, semoga ini dapat menjadi catatan amal.
_______________________

PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia
Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia

Oleh: Widjajono Partowidagdo

Dipresentasikan pada Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 31 Juli 2008 di Jakarta.
PSC di Indonesia

Dasar pemikiran pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production Sharing (Bagi Hasil). Pencetus ide Kontrak Bagi Hasil adalah Bung Karno, yang mendapatkan ide tersebut berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil (paron). Pengelolaan ada ditangan pemiliknya.6

Pak Ibnu Sutowo dalam bukunya “Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara” (1970)9 menyatakan yang dibagi adalah minyak (hasilnya) dan bukan uangnya. Pak Ibnu menyatakan, “Dan mengenai minyak ini, terserah pada kita sendiri, apakah kita mau barter, mau refining sendiri atau mau dijual sendiri. Atau kita minta tolong kepada patner untuk menjualkannya, untuk kita”. Intinya adalah kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri. Itulah sebabnya dalam Kontrak Production Sharing manajemen ada di tangan pemerintah.

Perbedaan Kontrak Karya (konsesi) dan Kontrak Production Sharing (bagi hasil) adalah pada manajemennya. Pada Kontrak Karya, manajemen ada di tangan kontraktor, yang penting adalah dia membayar pajak. Sistem audit disini adalah post audit saja. Pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen ada di tangan pemerintah. Setiap kali kontraktor mau mengembangkan lapangan dia harus menyerahkan POD (Plan of Development) atau perencanaan pengembangan, WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization fo Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah pre, current, dan post audit.7

Tujuan jangka panjang KPS sebenarnya adalah mengusahakan minyak kita sedapat mungkin oleh kita sendiri. Dengan mengelola KPS bangsa Indonesia dapat belajar cepat tentang bagaimana mengelola perusahaan minyak serta belajar cepat untuk menguasai teknologi di bidang perminyakan. Pak Ibnu menyatakan “Tapi telah menjadi tugas kita dan telah kita sanggupi untuk mengusahakan minyak kita oleh kita sendiri. Dan ini telah memikulkan suatu kewajiban atas pundak kita semua, supaya setiap detik dan setiap ada kesempatan, kita berusaha mengejar know, how dan skill ini dalam tempo yang sependek mungkin”. Indonesia memang diakui sebagai pelopor Production Sharing di dunia. Sayangnya ide Pak Ibnu dan ide berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dari Bung Karno justru lebih berhasil dilaksanakan oleh Petronas Malaysia. Walaupun demikian, kita cukup berbangga hati mempunyai Medco dan perusahaan-perusahaan swasta nasional lainnya yang dapat menyaingi perusahaan multi nasional. Pertaminapun diharapkan dengan statusnya yang baru segera bisa menjadi perusahaan migas multi nasional yang unggul.7

Perlu disadari bahwa ide Swadesi Mahatma Gandhi maupun ide Berdikarinya Bung Karno tidak berarti kita anti asing. Swadesi dan Berdikari menginginkan kerjasama dengan pihak asing, tetapi dalam kesetaraan. Terus terang saja, kita memerlukan perusahaan multinasional untuk melakukan eksplorasi (apalagi di laut dalam). Kita harus menghormati mereka sebagai tamu seperti yang dianjurkan Nabi: “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu”.Gandhi bahkan menyatakan bahwa: All men are brothers atau semua manusia bersaudara.4

Untuk kepentingan nasional, sebaiknya bagi kontrak yang sudah selesai diprioritaskan untuk dikerjakan perusahaan-perusahaan Nasional (Pertamina, Swasta Nasional, Perusahaan Daerah) atau paling tidak saham Nasional lebih besar. Mohon diingat bahwa visi pengusahaan migas di Indonesia adalah untuk memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945).

Pengusahaan Migas di Dunia

Pengusahaan (hulu) migas sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional di banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia berdasarkan suatu kontrak. Dalam perjanjian tersebut tentunya Pemerintah dan Kontraktor mempunyai misi (prioritas) berbeda yang menurut Seba dalam bukunya “Economics of Worldwide Petroleum Production” (2003)8 adalah sebagai berikut :


Pada dasarnya kontrak-kontrak migas di dunia dibagi atas konsesi, PSC dan kontrak-kontrak lain (Babusiaux, D., 2004) yang akan dibahas satu per satu:1

1. KONSESI

Dalam konsesi negara menjamin kontraktor hak eksplorasi eksklusif, dan hak pengembangan dan produksi eksklusif untuk setiap penemuan komersial.
Hal-hal yang membedakan konsesi dan PSC adalah kepemilikan hidrokarbon yang diproduksikan, kepemilikan instalasi produksi dan hal-hal apa yang merupakan bagian dari negara.

Kepemilikan produksi

Sebelum dikeluarkan dari dalam tanah secara umum hidrokarbon adalah milik negara apapun jenis kontraknya. Walaupun demikian dalam konsesi kontraktor menjadi pemilik dari hidrokarbon yang diproduksikan dengan kewajiban membayar royalty dalam bentuk fisik (minyak atau gas) atau dalam bentuk tunai, pada waktu mereka dikeluarkan dari dalam tanah dan mencapai kepala sumur.

Kepemilikan instalasi hidrokarbon

Dalam konsesi kontraktor memiliki instalasi sampai kontraknya habis. Ketika kontraknya habis instalasi diserahkan kepada negara tanpa kompensasi oleh kontraktor. Negara bebas menggunakan sesukanya jika masih berguna secara ekonomi dan sebagai alternatif negara dapat meminta kontraktor untuk membuang sebagian atau seluruh instalasi dengan biaya kontraktor jika tidak ingin menggunakannya. Kontraktor dapat menggunakan instalasi lagi untuk produksi dari penemuan lain di negara yang sama.

Sumber pendapatan untuk negara

Pada konsesi negara memperoleh pendapatan melalui sumber-sumber berikut :
- Bonus (penandatanganan atau produksi)
- Fee permukaan
- Royalty atas produksi
- Pajak atas pendapatan
- Dalam beberapa kasus, pajak kelebihan keuntungan (excess profit tax).

Pada kebanyakan negara walaupun dimana tidak benar-benar ada kontrak, beberapa term ditetapkan pada hari ijin diberikan (royalty excess profit tax) tetapi pajak dan keuntungan berdasarkan hukum pajak umum, sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh telah terjadi penurunan pajak secara berturut-turut di Inggris, Norwegia dan Belanda akhir-akhir ini dan industri perminyakan diuntungkan karenanya.

2. PRODUCTION SHARING CONTRACT

Kerangka kerja umum

PSC dimulai di Indonesia 1966 antara Pertamina dan IIAPCO, dan kontrak sejenis di buat di Peru 1971. Kemudian banyak negara yang memberlakukannya diantaranya negara pengekspor minyak : Indonesia, Mesir, Malaysia, Siria, Oman, Angola, Gabon, Libia, Qatar, Cina, Aljazair dan Tumisu. Negara yang sedikit mengekspor minyak: Tanzania, Pantai Gading, Mauritania, Kenya, Eihiopia, Zaire & Jamaika. Juga negara-negara di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet.

Sukses dari formula ini di negara-negara berkembang dan dalam ekonomi transisi adalah disebabkan beberapa kepentingan diantaranya hubungan kontraktual (perusahaan minyak bukan pemegang langsung kuasa pertambangan) dan konsep dari sharing (membagi) produksi, disamping kekuasaan negara yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan minyak, yang berlaku sebagai pemberi jasa atau kontraktor.

Komponen Utama

- Prinsip
Secara hukum peranan negara pada kontrak bagi hasil mengikuti dua prinsip berikut:

- Negara memiliki hak pertambangan sehingga mereka memiliki produksi, hal ini secara hukum mengakibatkan monopoli negara pada eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Perusahaan minyak bertindak sebagai pemberi jasa atau kontraktor.

- Walaupun negara atau perusahaan negara mengandalkan kemampuan teknis dan sumber dana dari perusahaan minyak (yang meminjamkan atau mendanai kapital yang dibutuhkan) dia tetap memiliki bagian terbesar dan produksi. Bagi hasil ini adalah dari produksi yang terlihat pada laporan tahunan dan bukan pada cadangan total. Kontraktor bertanggung jawab atas pembiayaan dan menjalankan operasi dan hanya memperoleh pengembalian biaya dan keuntungan jika terdapat penemuan komersial yang dikembangkan.

Pengembalian biaya

Pengembalian biaya berbeda antar negara bahkan dalam suatu negara tergantung kepada perjanjian waktu ditandatangani kontrak. Pada kontrak bagi hasil kontraktor berhak menerima pengembalian biaya selama tidak melebihi persentase tertentu dari produksi tahunan pada daerah kontrak. Proporsi ini dikenal sebagai cost oil. Kekurangan yang belum diperoleh di carried forward (bawa ke depan) untuk recovery pada tahun. Tahun berikutnya dengan prinsip yang sama cost oil diberi nilai dengan menggunakan harga pasar dari minyak mentah sebelum dibandingkan dengan recoverable cost.

Batas maksimum dari cost oil di kenal sebagai cost stop (cost recovery ceiling), bervariasi tergantung kepada negara dan kontraknya, tapi biasanya berkisar antara 30 dan 60%, walaupun dapat 100%. Harga cost stop mempengaruhi keekonomian, makin besar makin bagus return on investment (pengembalian investasi) nya.

Formula pengembalian biaya menjadi semakin kompleks, karena aturan-aturan lain yang diterapkan pada kontrak sebagai berikut:

 Investment credit (17% di Indonesia, antara 33,3 dan 40% di Angola). Di Indonesia kontraktor menerima 117% dari biaya kapitalnya. Hal ini dirancang untuk mengkompensasi efek dari inflasi (recovery didasarkan pada harga nominal, tanpa indeksasi).
 Menyebarkan recovery dari biaya kapital terhadap waktu: depresiasi straight line (garis lurus) 4 sampai 5 tahun (Angola) atau double declining balance (Indonesia).
 Definisi yang lebih rinci dari biaya perminyakan yang di recover :
- Apakah bonus, bunga dan biaya finansial termasuk atau tidak?
- Prioritas untuk recovery dari kategori biaya yang berbeda (eksplorasi, pengembangan, produksi dan lainnya).
- Recovery dari biaya bersama (joint costs) yang dibagi antar anggota konsorsium dan biaya yang dikeluarkan dari tiap anggota.
- Metoda bagaimana biaya dibagi antar daerah-daerah pengembang jika penemuan-penemuan beruntun dikembangkan.

PSC biasanya tidak membayar royalty dari produksi, tetapi jika royalty dibayar, costs oil dihitung pada produksi sesudah dipotong royalty.

Bagi hasil dari produksi (profit oil split)

Proporsi minyak sesudah dipotong oleh costs oil disebut profit oil. Pada awalnya produksi dibagi atas dasar yang tetap. Di Indonesia 65 – 35 % split antara pemerintah dan kontraktor diubah menjadi 85 – 15 % untuk minyak dan 70 – 30 % untuk gas. Kemudian pada 1979 split tergantung pada produksi, 50-50% untuk produksi rendah dan 85 – 15 % untuk produksi tinggi. Di Angola pada 1979 skala progresif diberlakukan untuk komulatif produksi dari suatu lapangan minyak – skalanya tergantung dari geografi (onshore, offshore, dangkal atau dalam).

Beberapa negara memberlakukan mekanisme penyesuaian untuk harga minyak tertentu (price capping). Dengan bagian pemerintah untuk bagian harga diatas price cap dapat mencapai 100 % (sebagai contoh Angola, Malaysia, Peru dan Indonesia sebelum 1978).

Pada tahun 1983 sejumlah negara memperkenalkan mekanisme production sharing tidak pada produksi harian atau komulatif tetapi berdasarkan rate of return (atas indikator lain dari keuntungan) kepada kontraktor pada waktu tertentu. Negara-negara ini adalah : Equatorial Guniea, Leberia (sharing berdasarkan rate of return), India, Libiya, Tunisia, Pantai Gading dan Azarbaijan (bagi hasil menurut R-ratio, yang kelihatannya lebih mudah di terima).

Terdapat variasi yang cukup besar pada the profit oil split (bagi hasil keuntungan minyak) antar negara-negara dan kontrak-kontrak yang berhak. Hal ini memperlihatkan perbedaan pada potensi dan biaya perminyakan yang dikeluarkan dimana biaya tergantung pada karakteristik dan lokasi dari penemuan. Kesuksesan PSC dibandingkan konsesi adalah karena lebih fleksibel untuk di negosiasikan.

Pajak Keuntungan

Pada kontrak bagi hasil di Indonesia sampai 1976 bagi hasil keuntungan minyak (profit oil split) dihitung sesudah pajak sehigga kontraktor tidak dikenakan pajak keuntungan secara eksplisit. Bagi hasilnya adalah bersih dari pajak dimana pajaknya sudah termasuk pada governmnet’s share. Walaupun demikan, kontraktor menerima bukti pembayaran pajak, sehingga dia memperhitungkan jumlahnya terhadap kewajiban pajak di negaranya, untuk menghindari pajak ganda.

Pada tahun 1976, the U.S. Internal Revenue Service (IRS) berhenti mengijinkan pajak national sebagai kredit pajak. Akibatnya atas permohonan perusahaan-perusahaan Amerika, terjadi perubahan formula pada PSC. Hal ini mengakibatkan diperkenalkannya prosedur terpisah untuk menentukan pajak pendapatan dengan menggunakan peraturan umum perpajakan untuk perusahaan komersial dan industri di neagara tuan rumah. Prosedur ini tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan Eropa.

Sebagai contoh, apabila bagi hasilnya antar Negara dan kontraktor adalah 70 – 30 % dan pajaknya 50 %, maka bagi hasil sebelum pajak 60 % (atau 30 % / (1 – 50 %))sehingga pendapatan pemerintah di luar pajak adalah 40 % (atau 1 – 60 %) dan pajaknya sendiri adalah 30 % (atau 50 % dari 60 %) sehingga pendapatan total pemerintah adalah 70 %.

Pembagian Produksi

Berlainan dengan pada konsesi, kontraktor hanya berhak atas bagian dari produksi sama dengan the costs oil (recoverable costs) ditambah share nya pada profit oil dan memasarkannya.

3. BENTUK KONTRAK YANG LAIN

Service Contracts (Kontrak Jasa)

Kontrak-kontrak ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara produsen yang menginginkan perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi, pengembangan dan atau produksi atas nama mereka.

Service Contracts digunakan terutama di Timur Tengah dan Amerika Latin, tetapi peggunaannya tidak meluas. Terdapat dua kategori service contracts, tergantung dari derajat resiko yang di tanggung perusahaan minyak.

- Risk service contracts atau agency contracts, dimana kontraktor hanya memperoleh pengembalian biaya jika proyek menghasilkan produksi.

- Technical assistance atau cooperation contracts, dimana resiko tidak ditanggung, dengan melakukan pekerjaan atas dasar remunerasi (penggantian) yang disetujui.

Risk service contracts

Kontrak ini berlaku di negara-negara dimana minyak dinasionalisasi atau perusahaan nasional mendapatkan monopoli, seperti Argentina, Brasil, Indonesia, Irak dan Iran.

Risk service contract adalah kontrak dimana kontraktor melakukan eksplorasi hidrokarbon dengan resiko dan pengeluaran sendiri atas nama perusahaan nasinal dan mendapat pengembalain biaya yang dikeluarkan dan diremunerasi dalam bentuk tunai tergantung kepada keberhasilan eksplorasinya. Semua produksi adalah milik perusahaan nasional, walaupun kontraktor mungkin dapat membeli sebagian dari produksi tersebut atas kondisi-kondisi yang disetujui. Perbedaan utama antara risk services contract dengan production sharing contract adalah kontraktor dibayar tunai dan bukan dengan produksi hidrokarbon, sehingga dia tidak dapat memasarkannya.

Buyback contracts

Kontrak ini diberlakukan berdasarkan pada konteks khusus di Iran dimana konstitusi Iran tidak mengijinkan hak perminyakan diberikan dalam bentuk konsesi. Walaupun demikian dengan peraturan perminyakan 1987 dimana kontrak dapat dilakukan antara menteri perminyakan, perusahaan negara dari perusahaan lokal atau asing atau pribadi. Conoco melakukan perjanjian pertama Maret 1995 untuk pengembangan lapangan-lapangan Sirri A dan Sirri B, tetapi karena dibatalkan oleh pemerintah Amerika, maka proyek tersebut diambil Total pada Juli 1995.

Pada kontrak ini kontraktor mengeluarkan semua biaya kapital, mendapatkan biaya selama produksi dan memperoleh pembayaran tetap, yang dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani yang tidak tergantung kepada fluktuasi harga.

Waktu kontrak dibatasi oleh dua perioda kegiatan yang singkat : perioda pengembangan yang diikuti oleh perioda cost recovery dan remunerasi (penggantian). Waktu total dari kontrak adalah 4-6 tahun. Jadwal waktu, program dan nilai pekerjaan ditetapkan pada perencanaan pengembangan yang dilampirkan pada kontrak. Operasi diawasi oleh komite pengelolaan bersama (a joint management committee) yang terdiri dari tiga wakil dari pihak terkait dan the National Iranian Oil Company (NIOC) menjadi operator jika operasi dimulai. Sebagian dari pengeluaran harus dialokasikan ke sub kontraktor lokal.

Technical Assistance Tanpa Resiko

Untuk kontrak ini kontraktor tidak menanggung resiko dan tidak mendanai proyek langsung. Dia memperoleh fee untuk jasa yang dia berikan. Fee ini dihubungkan lebih kurang kepada hasilnya. Kontrak ini biasanya untuk lapangan yang sudah produksi dan kadang-kadang untuk aktivitas pengembangan. Dana yang disediakan sepenuhnya oleh negara atau perusahaan negara dan tidak oleh kontraktor.

Contoh assistance contract diantaranya :
- Kontrak memberikan bantuan untuk memproduksi minyak yang diberikan negara-negara yang menasionalisasi industri perminyakan mereka pada tahun 70 an diantaranya Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan Venezuela.
- Kontrak dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur kepada negara-negara berkembang sampai akhir 80 an seperti Kuba, India, Pakistan, Yunani dan Ethiopia.
- Perjanjian kerjasama untuk mengembangkan lapangan-lapangan baru atas nama perusahaan nasional, seperti di Abu Dhabi, India dan Benin.

Beberapa technical assistance contracts memberikan hak kepada kontraktor untuk membeli sebagian minyak yang diproduksikan. Kontraktor biasanya dikenai pajak (profit tax) yang berlaku di negara tersebut.

PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia

Indonesia adalah pelopor PSC. Maksud PSC adalah supaya kita bisa belajar cepat (transfer of technology) dari perusahaan asing karena mereka harus lapor kepada kita (pemerintah) setiap saat (manajemen ada di tangan pemerintah). PSC dibuat untuk kepentingan pemerintah.

Pertanyaannya apakah kontrak konsesi (Royalty and Tax) tidak berpihak kepada kepentingan pemerintah? Di Brunei, walaupun diberlakukan konsesi, 50 persen saham dimiliki oleh pemerintah (dibeli). Di Rusia diberlakukan 55 persen saham dimiliki oleh BUMN Rusia berdasarkan Undang-Undang. Sebagai contoh pada proyek Sakhalin, Shell yang tadinya memiliki saham 60 persen, sahamnya tinggal 0,6x(1-0,55) = 27 persen. Dengan demikian, maka negara tetap mengontrol kegiatan minyak dari kepemilikan sahamnya.3 Apabila kontrak konsesi mau diberlakukan di Indonesia, sebaiknya di daerah-daerah yang kontraknya habis, lalu ditawarkan kontrak baru dengan konsesi dengan catatan minimal 55% saham dimiliki nasional dan diberlakukan cost ceiling (misal 60%) karena pada konsesi control negara lebih lunak dari PSC.

PSC di Indonesia dikritik karena ketidakluwesannya. Andaikata di kontrak ditentukan bagi hasil dan FTP (First Tranche Petroleum) tertentu, maka hal tersebut berlaku dalam keadaan apapun. Di Cina bagi hasil dan cost ceiling ditentukan berdasarkan produksi. Makin besar produksinya maka makin besar bagian pemerintah dan cost ceiling nya. Di Malaysia bagi hasil dan cost ceiling ditentukan berdasarkan R/C (Revenue/Cost). Akibatnya, di Indonesia apabila ditemukan prospek yang kurang ekonomis maka sibuk menegoisasikan insentif dan kalau harga minyak tinggi orang berpikir mengenai windfall profit tax. Di Malaysia apabila cadangan (produksi), harga dan biaya berubah maka orang tidak usah pusing lagi.3,10

Di Petronas disebutkan pentingnya partnership (kemitraan) dalam pengelolaan PSC. Di Petronas terdapat PMU (Petroleum Management Unit) dan Tim Studi yang memberikan saran kepada PMU. Disana apabila kontraktor butuh bantuan dibantu, tetapi apabila kontraktor tidak melakukan tugasnya secara optimal ditegur. Birokrasi dan birokrat di Petronas mendukung iklim investasi di Malaysia. 3,10

Cost Recovery pada Usaha Biasa / Kontrak Karya dan PSC

Keuntungan perusahaan migas baik pada Usaha Biasa atau Kontrak Karya (Konsesi) maupun PSC (Production Sharing Contract) dapat dinyatakan dengan Net Present Value (NPV):6

r = MARR : Minimum Attractive Rate of Return
r = biaya modal + profit margin + risks premium
t = waktu, tahun ke
n = jumlah tahun
Dimana Cash Flow (CF) dihitung dari:
Pada Usaha Biasa:CF = R – C – GT
Pada PSC:CF = NCS+REC-C
NCS = R – REC – GT, sehingga CF = R – REC – GT + REC – C = R – C - GT
akibatnya, apabila tidak ada Investment Credit dan DDMO (Different Price of Domestic Market Obligation) maka PSC dapat dihitung dengan rumus usaha biasa.
R = P.Q
GT = g . ES dimana: g : Government Take Rate = 0,85 untuk minyak dan 0,7 untuk gas
R : Revenue Q : Produksi
P : Harga C : Biaya
GT : Bagian Pemerintah = Penerimaan negara bukan Pajak + Pajak
: Government Take = Government Share + Tax
Mohon dibedakan antara cost (C), cost recovery (CR), recovery atau recoverable cost (REC). Biaya (C) adalah yang dikeluarkan, CR adalah yang ditagihkan, sedangkan REC adalah yang dibayarkan dengan analogi sebagai berikut:

Catatan: Pendapatan bersih pada usaha biasa disebut taxable income dan pada PSC disebut Equity to Split (ES).

C = I + OC = NC + CP
CR = NC + D + OC + UR
Apabila CR > R maka REC = R dan UR+1 = CR-REC serta ES = 0
Apabila CR < R maka REC = CR dan UR+1 = 0 serta ES = R-REC
UR+1 = NC0
I : Investasi
CP : Capital
OC : Biaya Operasi
UR : Unrecovered
NC : Non Capital
D : Depresiasi

Pada PSC dan usaha biasa terdapat Cost Recovery dan Recovery. Bedanya, pada PSC pendapatan dari produksi dibagi dimana Pemerintah menerima Government Take dan Kontraktor memperoleh Recovery serta Net Contractor Share. Besarnya Cost Recovery dan Recovery perlu persetujuan BP Migas. Pada usaha biasa pendapatan diterima pengusaha, sehingga dia menghitung Cost Recovery dan Recovery sendiri untuk pembayaran Bagian Pemerintah. Pada PSC manajemen ditangan pemerintah dan pada usaha biasa pada pengusaha.
Recoverable cost pada suatu tahun tidak mencerminkan apakah usaha tersebut hemat biaya atau tidak. Pada awal produksi, sesudah investasi yang besar, recoverable cost selalu tinggi. Apabila tidak ada royalty atau FTP (First Tranche Petroleum), bisa saja recoverable cost sama dengan pendapatan. Pada lapangan yang tidak mengeluarkan investasi lagi, dimana produksinya pasti turun, justru recoverable cost rendah karena dia hanya mengeluarkan biaya operasi. Royalty (awalnya berasal dari upeti kepada royal family atau keluarga kerajaan) adalah presentase dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemerintah. Sedangkan FTP adalah royalty yang di share (bagi) antara pemerintah dan kontraktor. Dengan royalty dan FTP pemerintah mendapat jaminan pendapatan sejak awal produksi.
Untuk mengetahui suatu pengelolaan suatu daerah kontrak migas efisen atau tidak, tidak bisa diketahui dari recoverable cost tahunan. Untuk itu diperlukan POD (Plan of Development) atau paling tidak recoverable cost jangka panjang. Kondisi geografi dan geologi serta komposisi fluida reservoir yang berbeda menyebabkan lapangan yang satu bisa lebih mahal biayanya dari yang lain. Optimasi pengembangan, yaitu memaksimalkan pendapatan atau meminimumkan biaya, berdasarkan kondisi yang ada dilakukan dengan pengelolaan reservoir, teknologi dan perusahaan yang terbaik. Pengelolaan lapangan tua, lapangan marginal dan harga minyak yang tinggi menyebabkan biaya per barel lebih tinggi. Biaya produksi migas jangan hanya diperhitungkan terhadap produksi minyak saja, tetapi terhadap produksi minyak dan gas. Indikator yang perlu dilihat secara lebih komprehenship adalah R/C (Revenue to recoverable cost ratio) karena disitu diperhitungkan revenue (harga kali produksi) dan recoverable cost.
Tabel 1 memperlihatkan produksi & Cadangan, Revenue, Cost Recovery, R/C dan Penerimaan Negara Migas. Dari Tabel tersebut diperlihatkan bahwa produksi turun akibat penemuan cadangan yang turun. Walaupun demikian Gross Revenue dan Penerimaan Negara meningkat karena naiknya harga minyak Biaya biasanya meningkat dengan naiknya harga migas, yang penting Rasio Revenue terhadap Costs (R/C) meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 1 Produksi & Cadangan, Revenue, Cost Recovery, R/C dan Penerimaan Negara Migas

Sumber: BP Migas 2007 kecuali Penemuan Cadangan dan Ditjen Migas, 2007

Masalah cost recovery seharusnya diselesaikan antara kontraktor (yang mengusulkan) dan BP Migas (yang mengevalusi usulan). Untuk memperbaiki kualitas evaluasi diperlukan perbaikan kualitas personel kontraktor dan BP Migas baik dari profesionalitas maupun moral dan didukung dengan peraturan serta sistem komunikasi dan informasi yang baik pula.

Banyak yang menanyakan kenapa cost recovery naik sedangkan produksi minyak turun. Perlu dicatat bahwa produksi gas kita naik dan harga minyak naik. Perlu disadari peningkatan produksi dan investasi migas adalah masalah yang lebih kompleks, yang memerlukan kerjasama yang baik antara stakeholders yaitu kontraktor, BP Migas, BPH Migas, Departemen ESDM, Departemen Keuangan dan Departemen-departemen terkait lainnya, Pemerintah daerah dan Masyarakat. Selain itu juga tergantung faktor politik, ekonomi, keamanan, hukum, KKN, dll.5

Peningkatan Produksi Migas di Indonesia

Seperti usaha lain, untuk mempertahankan produksinya usaha migas perlu mempertahankan stock nya. Stock atau proven reserves (cadangan terbukti) pada migas turun dengan produksi dan naik dengan penemuan serta Improved Oil Recovery (IOR). IOR terdiri dari Enhanced Oil Recovery (EOR) maupun usaha peningkatan produksi lain. Gambar 1 memperlihatkan dinamika pengusahaan hulu migas.6 Tanda positif atau negatif diujung panah menyatakan hubungan antara dua besaran yang dihubungkan oleh panah tersebut. Sebagai contoh, jika produksi bertambah maka cadangan terbukti berkurang (hubungan negatif) dan jika terjadi penemuan, maka cadangan terbukti bertambah (hubungan positif). Cadangan yang belum ditemukan berkurang dengan adanya penemuan karena cadangan tersebut menjadi terbukti. Investasi meningkat jika potensi mendapat keuntungan meningkat. Keuntungan adalah fungsi dari produksi, harga, biaya dan pedapatan pemerintah. Teknologi berpotensi menurunkan biaya, sedangkan memelihara lingkungan baik fisik maupun sosial membutuhkan biaya.

Gambar 1 Dinamika Pengusahaan Hulu Migas

Penurunan produksi migas di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya penemuan akibat lesunya eksplorasi. Disamping diakibatkan oleh tingginya country’s risk Indonesia, lesunya eksplorasi tersebut disebabkan oleh diterapkannya bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan pajak penghasilan (PPh) impor sejak diberlakukannya UU No. 22 / 2001. Menurut Goldman Sachs Research Institute (GSRI) 2007, Indonesia termasuk Negara yang berkatagori very high risk.10 Resiko tersebut ditentukan berdasarkan korupsi, aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 177/PMK.011/2007 diputuskan bahwa bea masuk ditetapkan 0% dari sebelumnya 15% dan PPN impor 10% dan PPh impor 2,5% ditanggung pemerintah, berlaku untuk migas dan panas bumi. Walaupun demikian, menurut beberapa pihak keputusan tersebut tidak permanen, sehingga seyogyanya dicantumkan dalam amandemen UU Migas. Perlu dicatat bahwa penemuan menurun tajam dari 2300 MMBOE pada 2001 dan 2002 ke sekitar 1050 MMBOE pada 2003 dan 2004 serta dibawah 500 MMBOE pada 2005 dan 2006.

Usaha peningkatan produksi dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memproduksikan lapangan-lapangan yang terlantar dengan meminta kontraktor untuk melepaskannya (carved out) dan kemudian dioperasikan oleh perusahaan terpilih yang bersedia memproduksikannya. Hal ini sudah diakomodasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2008. Walupun demikian keputusan tersebut akan lebih kuat apabila dicantumkan dalam amandemen UU Migas yang menyatakan bahwa apabila lapangan yang sudah ditemukan tetapi tidak dikembangakan dalam waktu tertentu (misal 5 tahun) harus dikembalikan kepada pemerintah.

Disamping itu banyak kontraktor yang kurang melakukan eksplorasi di wilayah kerjanya yang sudah produksi, akibatnya cadangan dan produksinya cepat menurun. Pemerintah perlu memberitahu kontraktor bahwa kriteria utama untuk perpanjangan kontrak adalah memproduksikan lapangan yang sudah ditemukan dan melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang sudah produksi.

Usaha lain adalah meminta kontraktor melakukan IOR, termasuk Enhanced Oil Recovery (EOR), seoptimal mungkin. Apabila dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dengan persetujuan pemerintah, dapat melakukan performance based contract dengan perusahaan jasa yang berniat melakukan IOR tersebut, dengan memberikan fee atau sebagian produksi hanya apabila terjadi penambahan produksi.

Produksi dapat ditingkatkan pula dengan dipercepatnya pembebasan tanah, ijin penggunaan lahan, diperbaikinya sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan (partnership) dengan investor baik di Ditjen Migas maupun BP Migas, koordinasi yang baik antara instansi (ESDM, Keuangan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, dan lain-lain) terkait, termasuk pusat dan daerah.

Permasalahan gas adalah iming-iming harga ekspor yang cukup tinggi dan belum jelasnya insentif apabila gas tersebut digunakan untuk domestik dengan harga lebih rendah. Gas lain yang bisa digunakan adalah Coal Bed Methane (CBM) yaitu gas methana yang ada dalam lapisan-lapisan batubara dimana cadangannya cukup besar. Indonesia perlu memberlakukan penerimaan pemerintah yang lebih rendah untuk CBM dibandingkan gas, karena biaya produksi CBM lebih mahal dibanding gas. Untuk pengembangan gas dan CBM perlu dipertimbangkan harga gas domestik yang menarik, misal $ 6/MSCF. Perlu disadari bahwa $ 6/MSCF gas hanya setara dengan $ 36 /BOE minyak. Lapangan gas medium dan kecil serta CBM memerlukan media transportasi berupa pipa. Pembangunan infrastruktur gas tersebut perlu ditingkatkan.

Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia

Perlu diketahui bahwa biaya eksplorasi dan produksi migas per barel akan makin tinggi dengan:
- Penemuan di daerah yang sudah lama dikembangkan yang biasanya lapangannya makin kecil.
- Biaya produksi yang lebih mahal dengan berkurangnya produksi migas serta meningkatnya produksi air di lapangan-lapangan yang sudah lama produksi.
- Eksplorasi yang lebih mahal karena dilakukan di daerah-daerah terpencil serta laut dalam yang bisa mencapai $ 20-30 /barel.
- Biaya EOR (Enhanced Oil Recovery) yang bisa mencapai $ 20-30 /barel.

Perlu juga diketahui bahwa di tahun-tahun awal produksi dimana sunk cost mulai di-recover (peroleh kembali) maka recovery selalu besar.

Jangan sampai ketidaktahuan atas hal-hal diatas menyebabkan prasangka ketidakefisienan pengusahaan migas atau penggelembungan biaya. Walaupun, kewaspadaan terhadap penggelembungan biaya penting.

Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa cost recovery ada baik pada konsesi maupun PSC. Banyak orang berpikir pada PSC negara dirugikan karena ada cost recovery, sedang pada konsesi tidak ada. Pada PSC dan usaha biasa terdapat Cost Recovery dan Recovery. Bedanya, pada PSC pembagian revenue menjadi recovery, pendapatan pemerintah (government take) dan net contractor share dibicarakan dengan pemerintah. Pada konsesi pendapatan diterima pengusaha, sehingga dia menghitung Cost Recovery dan Recovery sendiri untuk pembayaran pendapatan pemerintah. Pada PSC manajemen ditangan pemerintah dan pada konsesi pada pengusaha. Malah sebetulnya pengontrolan cost recovery pada PSC adalah lebih berlapis-lapis daripada konsesi, karena pada PSC diberlakukan pre, current dan post audit sedangkan pada konsesi hanya post audit. Adalah tidak adil apabila pada Freeport diperbolehkan acara golf sebagai pengurang pajak (tax deductable) tetapi pada PSC tidak boleh di-recover.

Yang menyebabkan PSC tidak efisien adalah kalau birokrasinya berbelit-belit dan birokratnya tidak professional. Birokrasi bisa diusahakan sesederhana mungkin. Pemanfaatan computer untuk persetujuan & data base yang baik sangat membantu. Kita bisa mencontoh Malaysia atau Norwegia. Birokratnya diusahakan seprofesional mungkin (misal pernah magang di perusahaan migas multinasional dan sekolah di luar negeri). Selain itu diberlakukan bagi hasil dan cost recovery ceiling (sehingga kontraktor mau tidak mau akan berhemat) yang berbeda berdasarkan R/C sehingga kalau harga, produksi dan biaya berubah tidak perlu negosiasi (insentif atau pajak tambahan) lagi.

Peningkatan produksi migas di Indonesia dapat dilakukan dengan dimanfaatkannya lapangan-lapangan yang menganggur, diberlakukannya EOR di lapangan-lapangan yang sudah ada (Norwegia dan Cina saat ini saat ini mengenjot EOR nya) serta mengundang investor untuk eksplorasi yang di daerah-daerah yang lebih sulit (daerah terpencil dan laut dalam) sehingga mau tidak mau biayanya lebih mahal.

Manajemen yang benar adalah lebih mengutamakan peningkatan benefit, kalau perlu mengambil resiko yang diperhitungkan dan bukan hanya menghemat biaya. Manajemen di Indonesia saat ini, baik di pemerintah maupun dunia usaha, mengalami kegamangan karena banyak pengambil keputusan yang takut mengambil keputusan karena takut dikritik dan diperiksa. Napoleon Hill menyatakan untuk menghindari mengambil keputusan atau resiko atau kritik, hanya ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu be nothing atau do nothing atau menjadi bukan siapa-siapa atau tidak melakukan apa-apa.2 Permasalahannya adalah bahwa pejabat diangkat untuk mengambil keputusan, kalau tidak kasihan stakeholder-nya. Ibarat kapal yang kaptennya tidak berbuat apa-apa, sehingga terombang-ambing. Pejabat disamping harus tahu mana yang benar dan salah, juga wajib tahu bagaimana memaksimumkan rasio manfaat-biaya dari keputusannya. Menghemat biaya tidak ada gunanya kalau mengakibatkan manfaat berkurang lebih banyak dari penghematannya. Maunya ngirit malah jadi morat-marit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Babusiaux, D., Oil and Gas Exploration and Production - Reserves, Costs, Contracts, Institut Français du Pétrole, 2004

2. Hill, N., Law of Success, Crescent News, Kuala Lumpur, 1979

3. Johnston, D., International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts, Daniel Johnston & co. Inc., New Hampshire, 2005

4. Kripalani, K., All Men Are Brothers, Life and Thoughts of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1960

5. PricewaterhouseCoopers, Oil and Gas Investment in Indonesia, Jakarta, September 2005

6. Partowidagdo, W., Peningkatan Produksi, Investasi dan Kemampuan Nasional Hulu Migas, Seminar Migas Nasional, Majalah E&M, Jakarta, 11 Maret 2008

7. Partowidagdo, W., Manajemen dan Ekonomi Migas, Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB, Bandung, 2002

8. Seba, R.D., Economics of Worldwide Petroleum Production, Oil and Gas Consultants International Publications, Tulsa, Oklahoma, 2003

9. Sutowo, I., Peranan Minyak Dalam Ketahanan Negara, Pertamina, Jakarta, 1972

10. The Goldman Sachs Group, Inc., 125 Projects to Change The World, New York, 2006


Riwayat Hidup

Widjajono Partowidagdo adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengelolaan Lapangan Migas pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Anggota Komisi Permasalahan Bangsa Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) serta anggota Tim P3 (Pengawasan Peningkatan Produksi) Migas ESDM, Penasehat Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas) dan Kaukus Migas Nasional. Pernah menjadi Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pemboran, Produksi dan Manajemen Migas pada Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral ITB, 2005-2007, Ketua Program Pasca Sarjana Studi Pembangunan ITB, 1993-2004, Pembantu Dekan Urusan Akademis, Fakultas Teknologi Mineral serta Anggota Senat ITB, 1994-1997 dan Koordinator Penelitian Pembangunan Berkelanjutan pada Pusat Antar Universitas untuk Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, 1989-1992 serta Penasehat Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) dan Asosiasi Panasbumi Indonesia (API).

Mendapat Sarjana Teknik Perminyakan ITB, MSc in Petroleum Engineering, MSc in Operations Research, MA in Economics dan PhD dengan disertasi An Oil and Gas Supply and Economics Model for Indonesia dari University of Southern California, Los Angeles, USA. Menulis dua buku yaitu “Manajemen dan Ekonomi Minyak dan Gas Bumi”, 2002 serta “Memahami Pembangunan dan Analisis Kebijakan”, 2004 serta koordinator penulisan buku Agenda 21 Sektor Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan, UNDP dan KLH, Jakarta, 2000.
READ MORE - Makalah Prof. Widjajono Partowidagdo tentang Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di Industri Hulu Migas Indonesia

Potensi Minyak dan Gas Bumi di Perairan Ambalat


Saya mencoba menulis liputan ala infotainment pada dua artikel terdahulu, ternyata ‘riweuh’ juga. Sekarang back to basic lagi: tentang energi.


Ambalat
, yaitu wilayah perairan yang lokasinya terletak di sebelah timur Provinsi Kalimantan Timur, kembali menjadi topik berita hangat dalam beberapa minggu terakhir karena ada bagian yang diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayah teritorialnya setelah Malaysia menerbitkan peta batas wilayah secara sepihak pada tahun 1979. Tanpa bermaksud ingin membahas “perselisihan” yang terjadi antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia) karena bukan ranah saya dan lagipula sudah diekspos secara ekstensif oleh media massa, saya jadi tertarik dengan “angka-angka” minyak dan gas yang diduga terkandung di bawah dasar laut Ambalat ini.

Kalau kita melihat peta di atas, yang saya ambil dari tempointeraktif edisi 15 Maret 2005, bagian yang juga diklaim oleh Malaysia itu terdiri dari tiga blok (wilayah kerja pertambangan) migas, yaitu Bukat, Ambalat, dan East Ambalat. Blok Bukat dan Ambalat dikelola oleh ENI, perusahaan migas multinasional dari Italia, sedangkan Blok East Ambalat dikelola oleh perusahaan migas Chevron. Terlihat di peta bahwa, akibat Malaysia menarik garis batas secara sepihak ke arah selatan, bagian utara dari ketiga blok tersebut “dimasukkan” Malaysia sebagai bagian dari wilayah teritorialnya.

Tadinya sebelum menulis artikel ini saya ingin mencari-cari informasi dari instansi terkait – katakanlah BP Migas – tentang potensi migas yang ada di blok-blok Ambalat ini. Namun karena statusnya sebagai “hot spot” akhirnya saya urungkan. Saya hanya merekap berbagai informasi yang berserakan di beberapa media yang menurut saya cukup layak untuk dijadikan rujukan. Masalah Ambalat adalah masalah bangsa, jadi saya pikir teman-teman juga banyak yang ingin dan berhak mengetahui apa yang terkandung di bawah perairan Ambalat ini.

Sepanjang yang saya ketahui ketiga blok tersebut masih dalam fase eksplorasi. Urut-urutan pekerjaan eksplorasi kira-kira sebagai berikut: (1) mencari ada atau tidaknya kandungan migas, (2) evaluasi kandungan migas serta sifat-sifat fisik fluida dan batuan, dan (3) evaluasi ekonomis – apakah cukup memiliki nilai ekonomis (komersial) untuk diproduksikan (dieksploitasi).

Karena masih dalam fase eksplorasi maka belum ada angka-angka “certified” tentang berapa cadangan dan berapa produksi yang bisa dihasilkan blok-blok di Ambalat ini. Dari ketiga blok, baru di blok Bukat saja yang sudah dilakukan pemboran eksplorasi. Sedangkan blok Ambalat dan East Ambalat sedang dalam tahapan seismik – tahapan paling awal fase eksplorasi (belum ada pemboran). Sebelum dibor, kita tidak bisa memastikan apakah ada kandungan migas di dalamnya. Setelah dipastikan ada kandungan migas, baru selanjutnya bisa dihitung cadangannya. Jadi kalau masih dalam tahapan eksplorasi angka cadangan belum muncul, yang ada baru sekedar “potensi”.

April 2009 lalu ketika ENI melakukan pemboran eksplorasi di Bukat, yaitu di lapangan Aster, ditemukan adanya kandungan minyak yang “diperkirakan” memiliki potensi produksi antara 30 ribu sampai 40 ribu barel per hari (tempointeraktif, Antara News, dan Media Indonesia online; 17 April 2009). Angka ini cukup memiliki arti di tengah produksi minyak Indonesia yang terus menurun hingga hanya mencapai level 960 ribu barel per hari. Ini baru dari satu lapangan di blok Bukat saja. Satu blok bisa terdiri dari beberapa lapangan. Yang dipersengketakan itu ada tiga blok. Saya tidak memiliki informasi ada berapa lapangan di dalam ketiga blok tersebut. Secara matematis, hasil kali potensi produksi dengan jumlah keseluruhan lapangan akan besar sekali.

Namun, sekali lagi, karena masih dalam fase eksplorasi, angka perkiraan potensi produksi tersebut masih sangat awal. Masih perlu tahapan lain seperti uji DST (drill stem test), uji produksi, evaluasi menyeluruh terhadap sifat-sifat fisik batuan dan fluida yang terkandung di dalamnya, serta pemboran sumur-sumur delineasi (delineation wells). Makanya yang namanya angka-angka potensi migas itu bisa berubah-ubah sesuai dengan progres tahapan eksplorasinya, bisa membesar bisa juga mengecil. Semakin banyak informasi yang diperoleh, tingkat akurasi angka-angka yang dihasilkan makin tinggi.

Selain angka perkiraan dari hasil pemboran eksplorasi di atas, ada lagi angka-angka dari ahli geologi. Seperti yang dirilis oleh tempointeraktif 2 Juni 2009, Andang Bachtiar, geolog independen yang mantan Ketua IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), mengatakan kawasan perairan Ambalat menyimpan kandungan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru satu titik dari sembilan titik yang ada di Ambalat. Angka-angka yang menurut saya sangat “optimistis”. Satu hal yang saya sukai dari para geolog adalah selalu optimis. Makanya sering “argue” dengan para engineer. Angka-angka tersebut biasanya didapatkan para geolog dari statistik berbagai cekungan (basin) migas yang tersebar di Indonesia atau bisa juga berdasarkan analogi terhadap lapangan-lapangan migas di sekitarnya yang struktur geologinya serupa.

Apa yang saat ini dapat saya simpulkan tentang Ambalat adalah: (1) di Ambalat sudah terbukti adanya kandungan minyak, dan (2) diperkirakan potensi migas yang terkandung di dalamnya dalam jumlah yang besar – secara bisnis dan ekonomi menjanjikan. Maka Pemerintah harus secepat mungkin mengembangkannya. Hal ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, tetapi – lebih dari itu – berdasarkan pertimbangan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam di wilayah frontier menunjukkan eksistensi kedaulatan RI. Belajar dari pengalaman, selama ini wilayah-wilayah frontier masih minim sentuhan pembangunan dan bahkan banyak yang terlantarkan.
READ MORE - Potensi Minyak dan Gas Bumi di Perairan Ambalat

Pengaruh Uang dalam Penegakan Hukum


{Menyikapi kasus “cicak-buaya” yang akhirnya melibatkan “pertarungan segi empat” antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan publik, maka di bawah ini saya sarikan bahan kuliah dari Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar UI yang juga salah seorang anggota Tim 8 kasus Bibit-Chandra. Bahan kuliah saya peroleh ketika berkesempatan mengikuti mata kuliah “Hukum dan Pembangunan” di Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB pada tahun 2003. Saya pikir topiknya masih sangat relevan dengan kondisi hukum di Indonesia sekarang ini}.

Salah satu faktor tidak berjalannya penegakan hukum di Indonesia adalah karena penegakan hukum terlalu didominasi oleh uang. Penegakan hukum sangat diwarnai dengan pejabat yang rentan untuk disuap. Di setiap lini aparat penegak hukum, termasuk para pendukung penegak hukum, sangat rentan terhadap praktrek korupsi dan suap.

Mereka yang tidak mempunyai uang bisa-bisa tidak mendapat keadilan. “Adil” dalam perspektif hukum bisa tidak berarti apa-apa apabila tidak didukung dengan uang. Dalam konteks demikian keberadaan keadilan secara hakiki tidak pernah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Di dalam masyarakat dan negara manapun fenomena yang menunjukkan uang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan proses hukum bukanlah hal yang baru. Perbedaannya terletak pada gradasi dari penyelewengan jabatan penegakan hukumnya. Di negara berkembang umumnya gradasi penyelewengan di masyarakat sangat meluas dan melebar. Hampir setiap sendi kehidupan uang berpengaruh terhadap wewenang yang dipegang oleh pejabat publik. Sementara di negara maju gradasinya tidak terlalu meluas.

Di bidang penegakan hukum, uang sangat berpengaruh terhadap wewenang yang dimiliki oleh aparat hukum. Di Indonesia kita bisa melihat betapa uang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum akan berpihak pada mereka yang mempunyai uang, seolah sang “Dewi Keadilan” bisa mengintip dari penutup matanya terhadap siapa yang memiliki uang.

Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan pemberkasan perkara. Dengan uang pasal yang digunakan oleh polisi dapat diubah-ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan. Seorang yang melakukan pembunuhan, dengan catatan ada bukti-bukti, dapat dikenakan pasal yang sangat berat hingga yang paling ringan. Bisa saja pelaku pembunuhan disangka dengan pasal pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pembunuhan yang disengaja tetapi tidak direncanakan (pasal 338 KUHP), pembunuhan yang tidak dilakukan dengan sengaja (pasal 351 KUHP), bahkan matinya orang yang disebabkan karena penganiayaan (pasal 359 KUHP). Di tingkat ini pasal mana yang akan dikenakan seolah tergantung pada uang yang disediakan kepada polisi yang mempunyai wewenang menyidik. Disini penggunaan pasal seolah menjadi bahan negosiasi antara polisi dengan tersangka. Bahkan di tingkat ini uang dapat berpengaruh pada perlu tidaknya pelaku ditahan selama penyidikan dilakukan.

Pada tingkat penuntutan oleh jaksa uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan. Dengan uang bisa digunakan alasan sakit, tidak cukup bukti, tidak dianggap sebagai tindakan kejahatan, bahkan dideponir kasusnya. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada sanksi yang akan dikenakan. Apakah sanksi-sanksi berupa hukuman denda atau hukuman badan. Apabila hukuman badan yang hendak dijatuhkan, uang akan berpengaruh pada berapa lama hukuman penjara akan dikenakan.

Selanjutnya pada tingkat pengadilan dari yang terendah dingga tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Kalau terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang hukuman bisa diatur serendah dan seringan mungkin.

Bahkan di tingkat eksekusi putusan, uang juga berpengaruh di lembaga pemasyarakatan. Bagi mereka yang mempunyai uang, maka akan mendapat perlakuan lebih baik dan manusiawi daripada mereka yang tidak mempunyai uang. Perlakuan istimewa ini dapat berupa ruang tahanan yang lebih baik, perlakukan sopan dari petugas, hingga masalah kebebasan mendapatkan berita dan berkomunikasi dengan pihak luar.

Pengacara yang membela pun tidak luput dari uang. Uang sangat berpengaruh pada pengacara yang melakukan pembelaan di siding pengadilan. Uang sangat menentukan kualitas pengacara yang dapat disewa. Semakin besar uang yang disediakan semakin handal pengacara yang diperoleh. Terdakwa yang tidak memiliki uang, apalagi kasusnya tidak menyedot perhatian masyarakat dan media massa, harus puas dengan pengacara kacangan. Belum lagi dengan uang seorang terdakwa dapat menyewa pengacara yang mempunyai lobi bagus dengan para aparat penegak hukum. Disini tidak dipentingkan otak pengacara tetapi lebih dipentingkan koneksi si pengcara dengan polisi, jaksa, dan hakim.

Gambaran di atas menunjukan sudut-sudut dimana uang bisa berpengaruh pada proses penegakan hukum. Bahkan penegakan hukum disini tidak terbatas pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga pada aparat penegak hukum lainnya. Aparat imigrasi, bea cukai, pajak dan lain sebagainya bisa masuk dalam kategori ini.

Tidak heran bila Indonesia sedang mengalami akibat yang luar biasa dari pengaruh uang. Keadilan, berita, undang-undang dan banyak lagi lainnya hanya berpihak pada mereka yang memiliki uang. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pengaruh uang terhadap wewenang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan ini. Upaya hukum dilakukan dengan cara membentuk aturan seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan mendirikan lembaga yang khusus menangani masalah korupsi dan kekayaan pejabat. Namun semua itu seolah tidak mempunyai makna.
READ MORE - Pengaruh Uang dalam Penegakan Hukum

Mewaspadai Nekolim (Neo Kolonialisme)

Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru, yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni – menguasai wilayah bangsa lain, tetapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri).

Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri.

Tidak dapat dipungkiri, setelah Revolusi Industri bergulir di akhir abad kedelapan belas, yaitu ketika James Watt di Inggeris berhasil membuat mesin uap komersial pertama dan kemudian diikuti dengan berdirinya negara Amerika Serikat (melepaskan diri dari koloni Inggeris), maka dunia mulai didominasi peradaban Barat. Bangsa-bangsa Eropa menjelajah berbagai belahan dunia, mencari pasokan sumber daya alam, memasarkan produk industrinya, sampai akhirnya membuat koloni (jajahan). Tanah air Indonesia sendiri merupakan salah satu korban peradaban Barat ini. Belanda merupakan bangsa Eropa yang paling lama menjajah Indonesia Raya. Inggeris dan Portugis juga sempat mendirikan koloni juga di Indonesia walau tidak luas dan tidak bertahan lama.

Ya, memang bangsa-bangsa Eropa yang ketika itu baru bangkit dari jaman renaissance membagi-bagi wilayah jajahan mereka di berbagai benua bak membagi-bagi kaplingan tanah. Lihat saja di Benua Afrika, misalnya, kalau diperhatikan ada sesuatu yang aneh pada batas-batas wilayah antar negara. Nyaris semua negara di Afrika memiliki garis batas wilayah berupa garis lurus atau bahkan berbentuk persegi panjang atau trapesium – persis bentuk kaplingan tanah di komplek-komplek perumahan.

Bung Karno dulu menyindir bangsa-bangsa Eropa dengan menyebut mereka sebagai “Nyi Blorong” – seekor ular yang panjang dimana perutnya ada di Eropa tetapi mulutnya bergerak-gerak dari Afrika ke Asia, menelan apa saja kekayaan sumber daya alam yang ada di kedua benua.

Setelah satu per satu bangsa-bangsa yang dijajah tersebut berhasil memerdekakan diri – baik melalui perjuangan berdarah maupun dimerdekakan oleh penjajah. Maka berakhirlah era penjajahan model tradisional. Akan tetapi, bangsa-bangsa Barat yang sudah kadung memiliki mindset ingin tetap menguasai berbagai belahan dunia sepertinya “tidak rela” jika bangsa-bangsa mantan jajahannya betul-betul merdeka seratus persen. Bahwa secara wilayah boleh saja suatu bangsa merdeka, tetapi secara ekonomi dan ideologi para negara maju menciptakan berbagai ketergantungan yang tak berujung-pangkal bak lingkaran setan, sehingga timbullah penjajahan model baru yang disebut Bung Karno sebagai neo kolonialisme (nekolim).

Bagaimana kita mendeteksi modus operandi nekolim ini dalam kehidupan sehari-hari? Memang gampang-gampang susah karena, sekali lagi, selain laten juga seakan-akan sangat logis. Sulit merasakan bahwa sebetul nya itu bentuk penjajahan atau bukan. Mari kita lihat selayang pandang dari sisi ideologi dan ekonomi beberapa hal yang dapat dikategorikan atau dicurigai sebagai modus operandi nekolim.

Neo Kolonialisme dalam Ideologi

Demokratisasi. Negara Barat memberikan sekaligus memaksakan contoh bahwa demokrasi model merakalah yang paling ideal di dunia ini. Padahal belum tentu demikian. Tergantung tingkat kemajuan, budaya, dan social capital sebuah negara. Kita lihat beberapa negara monarki di Timur Tengah dan di Asia rakyatnya tenang-tenang saja. Pada akhirnya kalau sistem pemerintahan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka rakyatnya tidak begitu mempedulikan apa bentuk pemerintahannya. Di China ternyata model demokrasi terpimpin satu partai cocok untuk kondisi mereka sehingga menghantarkan China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor dua terbesar di dunia dari segi GDP. China bahkan sudah menjadi negara penjelajah ruang angkasa.

Demokratisasi di Indonesia belakangan justru menimbulkan fenomena anti demokrasi itu sendiri. Ketika orang atau kelompok begitu bebas menyuarakan aspirasinya, timbullah pemaksaan kehendak dari siapa yang merasa kuat atau siapa yang merasa dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Terjadilah tarik-menarik pengaruh yang berakibat terhambatnya laju proses-proses pembangunan. Saya sama sekali tidak anti demokrasi, tetapi apakah bentuk demokrasi yang kita jalankan seperti sekarang ini memang cocok untuk bangsa Indonesia? Are we in a right track or misleading?

Sekularisme. Agak sulit mendefinisikan apa itu sekularisme. Saya memakai definisi gamblang bahwa sekularisme adalah sebuah faham yang tidak mengacu pada ajaran ketuhanan dalam praktek kehidupan sehari-hari, termasuk tidak menjalankan praktek-praktek agamanya dengan baik dan benar. Berbagai propaganda dilakukan untuk menarik orang agar jauh dari kehidupan agamanya. Salah satu unsur sekularisme adalah faham materialis yang bercirikan serba ilmiah. Para ilmuwan seperti Charles Darwin dan Isaac Newton termasuk para tokoh faham materialis.

Pluralisme. Negara Barat mencuatkan isu pluralisme versi mereka sehingga negara lain seperti Indonesia terjebak pada diskursus berkepanjangan dalam memaknai pluralisme. Padahal sejak jaman nenek moyang dulu pluralisme sudah merupakan bagian dari kearifan lokal. Dalam tradisi Islam sendiri cara memaknai keberagaman beragama sudah jelas, yaitu “bagimu agamamu dan bagiku agamaku” serta “tidak ada paksaan dalam agama”.

Akhirnya apa yang ditimbulkan dari penyusupan faham pluralis versi Barat ini? Kita lihat sering terjadi konflik horizontal antar kelompok. Yang satu merasa lebih benar dari kelompok lain. Yang satu merasa curiga terhadap yang lain. Tidak ada lagi saling percaya antar elemen bangsa.

Liberalisme. Faham kebebasan ini sebetulnya tidak hanya terkait ideologi tetapi juga dalam perekonomian. Secara ideologi terutama terkait isu-isu hak azasi dan persamaan hak. Seperti hak kaum homo,hak kaum wanita, hak kaum gay, dsb. Akhir-akhir ini cukup banyak organisasi pegiatnya. Yang dihasilkan dari faham ini juga berupa benturan-benturan sosial antara kubu pro dan kontra. Hal-hal yang semula telah disepakati sebagai pakem nilai tatanan sosial kemasyarakatan perlahan-lahan dilunturkan. Adanya pornografi dan pornoaksi yang kebablasan, seperti beredarnya video-video porno yang bikin heboh akhir-akhir ini, adalah contoh produk liberalisme. Mau seberapa bebaskah kita?

Sedangkan liberalisme dalam perekonomian antara lain dapat dilihat dari adanya liberalisasi sektor usaha atau badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, pencabutan berbagai subsidi, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan, pasar bebas (tata niaga diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar), dan ujung-ujungnya akan berlaku hukum rimba dalam ekonomi (economic animals) yaitu yang terkuat yang menang. Liberalisasi inipun pada akhirnya akan menimbulkan monopoli dalam tata kelola bisnis akibat nafsu hewani para pelaku ekonomi.

Neo Kolonialisme dalam Ekonomi

Senjata nekolim di bidang ekonomi terutama dalam dua hal: sumber daya finansial dan teknologi. Mereka banyak membuat negara berkembang terkungkung ketergantungan dari dua hal ini. Para neo kolonialis memberikan bantuan dalam bentuk “pinjaman lunak” kepada negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan semacam IMF dan Bank Dunia. Sebagai kepanjangan tangan mereka adalah perusahaan-perusahaan multi nasional atau global enterprises. Karena terjerat hutang terus-menerus akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar hutang, tidak pernah dapat digunakan secara optimal untuk memakmurkan rakyatnya sendiri. Gerak ekonomi Indonesia memang sangat tergantung kepada arus modal asing yang masuk atau keluar Indonesia, serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan luar negeri dan hutang luar negeri.

Indonesia dalam berindustri sangat tergantung kepada import sumber-sumber teknologi dari negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri (industrially developed countries). Pemenuhan kebutuhan teknologi yang harus diperoleh melalui import tersebut seakan merupakan suatu keharusan, mengingat bahwa hampir semua kebutuhan teknologi di dalam berindustri pada dasarnya hanya dapat dipenuhi dengan impor teknologi. Import teknologi tersebut dapat terjadi melalui berbagai bentuk media pembawa teknologi, seperti: barang modal, bahan baku industri yang berupa produk-produk manufaktur, tenaga ahli, dan tak kalah penting adalah media pembawa teknologi yang berupa ‘commercial technological prescriptions’ yang diperoleh melalui mekanisme ‘licensing’.

Ketergantungan yang tinggi terhadap import teknologi ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab Indonesia terjerat ketergantungan terhadap neo kolonialis. Biang keladi penyebab ketergantungan akut terhadap import teknologi disebabkan industrialisasi di Indonesia yang dimulai dari proses produksi hilir (misalnya industri perakitan otomotif) tidak pernah berkemauan serius membangun dan mengembangankan sektor hulunya. Beda dengan di China dan India, misalnya, yang justru membangun industrinya dari sektor hulu terlebih dahulu baru kemudian berkembang ke sektor hilir.

Melalui kepanjangan tangannya pula para neo kolonialis menciptakan berbagai standar manajemen mutu, standar keselamatan kerja, standar pelestarian lingkungan, dsb yang sangat mahal biayanya. Namun jika tidak mengikuti standar yang mereka buat, negara-negara berkembang cenderung mereka kucilkan dari kancah pergaulan global. Padahal standar-standar yang mereka ciptakan tersebut belum tentu tepat sasaran dan cenderung berlebihan.

Kenyataanya, standar yang ekstra ketat dan kelewat canggih itu pun tidak menjamin akan tidak terjadinya insiden. Kita lihat insiden tumpahan minyak beberapa minggu lalu di Teluk Mexico, Amerika Serikat, di ladang minyak yang dioperasikan BP (perusahaan minyak raksasa berbasis di Inggeris). Kurang apa canggihnya BP dalam hal standar keselamatan dan perlindungan lingkungan, tetapi tokh bisa kecolongan juga. Sementara perusahaan migas lain, seperti dari China misalnya, yang standar keselamatan kerjanya tidak canggih-canggih amat belum pernah mengalami insiden lingkunngan separah BP. Terjadi atau tidaknya insiden memang bukan ditentukan oleh canggihnya standar keselamatan kerja semata, melainkan juga oleh faktor keberuntungan.

Nekolim dan Devide et Impera

Kalau diamati dengan seksama, cara-cara yang dilakukan neo kolonialis sama dan sebangun dengan politik penjajah devide et impera (memecah belah dan menguasai). Melalui penyusupan ideologi mereka memecah belah. Mereka menciptakan semacam segragasi pemikiran di antara kelompok-kelompak masyarakat. Masyarakat terpecah belah dalam berbagai mazhab. Akhirnya antar elemen masyarakat gampang dipertikaikan. Lalu lewat ekonomi mereka menguasai jiwa manusianya.

Dengan faham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme versi nekolim orang akan digiring untuk meyakini apa yang disebut dengan “agama global” yang tidak lagi berbasiskan ajaran-ajaran ketuhanan. Akhirnya umat manusia akan menjadi agnostik (tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan).

Para pihak atau orang-orang di negara berkembang yang menjadi kepanjangan tangan dan penyambung lidah mereka biasanya diberi berbagai penghargaan dan puji-pujian di media massa. Walau prestasi yang diraih sebetulnya semu belaka. Kita lihat saja, cukup banyak para pegiat wanita dan tokoh “persamaan hak” yang mendapat penghargaan dari mereka. Mereka juga bisa menyusupkan ideologi nekolim melalui berbagai bantuan soft skill seperti beasiswa, pertukaran pemuda, dan pertukaran delegasi wanita. Sebaliknya, terhadap orang-orang atau negara yang menentang mereka akan mereka kucilkan.

Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari jerat nekolim adalah “berdikari” – seperti yang pernah dicanangkan Bung Karno. Ini sulit, tetapi tak dapat ditawar. Kita tidak perlu anti asing, namun kita harus menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pihak asing tanpa mengorbankan kedaulatan.

Jeleknya tata kelola pemerintahan serta lemahnya ketahanan dan pertahanan nasional sebuah bangsa merupakan katalis yang memperlancar masuknya ideologi asing, tidak hanya nekolim tetapi juga ideologi trans nasional yang mengajarkan kekerasan. Masalahnya: seberapa banyak yang peduli dengan bahaya laten nekolim ini? Waspadalah, waspadalah.
READ MORE - Mewaspadai Nekolim (Neo Kolonialisme)
Copyright 2010 Politik Daerah
Newbie Friendly theme By: Ikhsan Hafiyudin | Powered and Hosted By: Blogger.com